SAMPANG – Gelombang penolakan terhadap rencana mutasi Kapolsek Sokobanah menguat. Persatuan Ulama dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Sokobanah (PERKASA) secara resmi melayangkan surat pernyataan keberatan kepada Kapolda Jawa Timur, menyusul terbitnya telegram mutasi yang mencantumkan nama IPTU Sujiyono, S.H. sebagai Kapolsek Sokobanah yang akan dipindah tugas.
Surat keberatan tersebut dikirim ke Kapolda Jawa Timur di Surabaya dengan tembusan kepada Kapolres Sampang, dan tercatat dengan nomor 002/PERKASA/SP/I/2026. Surat itu ditandatangani oleh para ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta aktivis Kecamatan Sokobanah.
Dalam dokumen resmi tersebut, PERKASA secara tegas menyatakan menolak rencana maupun keputusan mutasi IPTU Sujiyono dan memohon agar yang bersangkutan tetap dipertahankan sebagai Kapolsek Sokobanah.
Dinilai Berhasil Menjaga Stabilitas Keamanan
PERKASA menilai IPTU Sujiyono memiliki kinerja yang konkret dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selama menjabat Kapolsek Sokobanah, IPTU Sujiyono disebut mampu menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah yang selama ini dikenal memiliki tingkat kerawanan sosial dan politik cukup tinggi.
Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa IPTU Sujiyono tidak hanya menjalankan tugas kepolisian secara formal, tetapi juga aktif membangun komunikasi dengan ulama, tokoh masyarakat, dan pemuda setempat.
“Pendekatan persuasif dan humanis yang dilakukan Kapolsek Sokobanah dinilai efektif dalam mencegah konflik sosial di tengah masyarakat,” demikian salah satu poin penting dalam surat PERKASA.
Dinamika Pilkades Dinilai Butuh Kapolsek Berpengalaman
Penolakan mutasi ini juga didasari kondisi faktual Sokobanah yang tengah menghadapi dinamika politik desa menjelang Pilkades serentak di Kabupaten Sampang. PERKASA menilai potensi konflik antarpendukung calon kepala desa sudah mulai terlihat di beberapa titik.
Dalam situasi tersebut, pergantian Kapolsek dinilai berisiko dan berpotensi memunculkan kerawanan baru, terutama jika penggantinya belum memahami karakter sosial, budaya, dan peta konflik wilayah Sokobanah.
Rekam Jejak Saat Pilkada 2024 Jadi Pertimbangan Utama
PERKASA secara khusus menyoroti rekam jejak IPTU Sujiyono saat mengawal Pilkada 2024. Pada momentum politik tersebut, Sokobanah disebut berada dalam situasi tensi tinggi akibat rivalitas antarpendukung.
Namun demikian, konflik terbuka dapat dihindari dan situasi keamanan tetap terkendali. Hal itu dinilai sebagai bukti nyata kapasitas IPTU Sujiyono dalam mengelola konflik dan menjaga netralitas serta stabilitas wilayah.
Sokobanah Langganan Zona Merah Kamtibmas
Dalam suratnya, PERKASA juga mengungkap fakta bahwa Kecamatan Sokobanah secara historis kerap masuk kategori zona merah kamtibmas setiap kali menghadapi agenda politik, baik Pilkades, Pileg, Pilkada, maupun Pilpres.
Atas dasar itu, PERKASA menilai kesinambungan kepemimpinan di tingkat Kapolsek merupakan faktor krusial dalam menjaga keamanan dan mencegah eskalasi konflik horizontal.
Desakan Agar Mutasi Ditinjau Ulang
PERKASA menutup suratnya dengan harapan agar Kapolda Jawa Timur meninjau ulang kebijakan mutasi Kapolsek Sokobanah dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang disampaikan secara resmi dan kolektif.
“Masyarakat Sokobanah memerlukan sosok Kapolsek yang sudah memahami medan, memiliki rekam jejak jelas, serta dipercaya oleh elemen masyarakat. Atas dasar itu, kami memohon agar IPTU Sujiyono tetap dipertahankan,” tegas PERKASA dalam surat tersebut.
Redaksi