SURABAYA, GANTARANEWS.ID — Awan gelap kembali menyelimuti pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Timur. Gerakan Selamatkan Jawa Timur (GSJT) bersuara lantang menyoroti dugaan penyimpangan di tubuh PT Petrogas Jatim Utama (PJU) yang disebut-sebut dikuasai oleh segelintir pihak yang dekat dengan lingkar kekuasaan.
Ratusan massa GSJT kini tengah bersiap menggelar aksi besar di depan Kantor Gubernur Jawa Timur dan Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Mereka menuntut transparansi, akuntabilitas, dan tindakan tegas terhadap oknum yang diduga mempermainkan kebijakan BUMD demi kepentingan pribadi.
“Sudah bukan rahasia lagi, ada ‘tangan-tangan tak terlihat’ yang bermain di balik pengelolaan BUMD. Mereka mengatur posisi, memonopoli keputusan, bahkan menabrak aturan untuk menjaga kepentingan kelompoknya,” ujar Abah Riyadi, Ketua Umum GSJT, dalam pernyataannya, Rabu (…).
Riyadi menegaskan, pihaknya telah mengantongi sejumlah data dan bukti terkait dugaan penyimpangan di PT PJU dan anak perusahaannya. Ia menilai sistem pengawasan yang lemah menjadi celah subur bagi praktik kolusi dan penyalahgunaan wewenang.
“Bukan hanya soal uang. Ini soal moral dan tata kelola. PT PJU didirikan untuk menyejahterakan masyarakat Jatim, bukan untuk memperkaya satu-dua orang yang merasa kebal hukum,” tegasnya.
Dalam pernyataannya, GSJT juga menyoroti lemahnya fungsi Biro Perekonomian Setda Provinsi Jatim, yang memiliki peran sentral dalam pengawasan seluruh BUMD. Riyadi menyebut, jika pengawasan dilakukan serius dan transparan, maka potensi penyimpangan bisa dicegah sejak dini.
“Gubernur dan Biro Perekonomian harus berani bertindak. Jangan sampai diamnya pemerintah ditafsirkan sebagai pembiaran. Kalau sistem pengawasan longgar, rakyat yang menanggung akibatnya,” ujarnya dengan nada keras.
GSJT menilai, sejumlah BUMD di Jawa Timur saat ini berada dalam kondisi keuangan yang memprihatinkan, bahkan ada yang harus menjaminkan aset kantor dan mesin ke bank untuk menutupi defisit. Kondisi tersebut, menurut mereka, bisa terulang di PT PJU jika tidak ada langkah korektif dari pemerintah.
“Kami tak ingin PT PJU menjadi korban berikutnya dari manajemen yang tidak profesional. Ini peringatan dini bagi Gubernur,” tambah Riyadi.
Dalam waktu dekat, GSJT berencana menurunkan ratusan massa dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur. Aksi tersebut akan menuntut pembenahan total pengelolaan BUMD dan menolak praktik kekuasaan tertutup di lingkungan perusahaan daerah.
“Kami sudah siapkan surat pemberitahuan aksi ke Polrestabes Surabaya. Demo ini bukan sekadar protes — ini panggilan moral untuk menyelamatkan aset rakyat Jatim,” tegas Riyadi.
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Pemprov Jatim, Dr. M.H. Aftabuddin Rijaluzzaman, S.Pt, M.Si, saat dimintai tanggapan terkait tudingan tersebut, hanya memberikan pernyataan singkat melalui pesan WhatsApp:
“Maaf mas, saya masih ada giat dengan TPID dari Riau,” tulisnya.
GSJT memastikan aksi mereka bukan bersifat politis, melainkan bagian dari gerakan sosial untuk memastikan kekayaan daerah dikelola dengan benar dan tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu.
Penulis aris